PALEMBANG – Dua pemimpin daerah di Sumatera Selatan, Gubernur Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, kini tengah menjadi sorotan publik setelah menggagas dua pendekatan berbeda dalam membentuk karakter generasi muda. Keduanya sama-sama melibatkan unsur militer, namun dengan filosofi dan metode yang nyaris berseberangan.
Dikutip dari Suarasumsel.com, program ini muncul di tengah meningkatnya keresahan publik terhadap kenakalan remaja yang kian marak, mulai dari tawuran antarpelajar, geng motor, hingga pergaulan bebas. Pertanyaannya kini: pendekatan mana yang paling efektif—pembinaan ala retret atau penertiban lewat barak militer?
Berangkat dari keprihatinan terhadap krisis karakter generasi muda di era digital, Gubernur Sumsel Herman Deru menggagas sebuah konsep retret militer, yang memadukan unsur kepribadian, religius, mental, dan kedisiplinan. Program ini bukan ditujukan bagi anak-anak yang bermasalah, melainkan sebagai langkah preventif untuk membangun mental yang kuat sejak dini.
"Retret ini bukan hukuman. Ini adalah investasi moral bagi anak-anak kita agar tidak terjerumus lebih jauh," tegas Herman Deru, dalam sebuah pernyataan yang sempat ramai diperbincangkan usai kasus viral penitipan anak nakal ke program militer ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat.
Menurut Deru, konsep ini menyasar pembinaan karakter secara menyeluruh, dengan nuansa spiritual dan nasionalisme, bukan sekadar pendidikan fisik semata.
Di sisi lain, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memilih jalur intervensi langsung. Pemerintah Kota Palembang kini tengah mematangkan program sekolah militer semi-barak, bekerja sama dengan Yonif 200 Raider untuk memberi pelatihan fisik dan mental bagi remaja bermasalah.
Berbeda dari Herman Deru, program ini bersifat represif dan korektif, menyasar siswa-siswa yang terbukti terlibat dalam kenakalan remaja. Bahkan, menurut Sekda Palembang Aprizal Hasyim, program ini bisa bersifat wajib bagi pelajar yang dianggap membutuhkan pembinaan khusus.
“Ini bukan untuk menyakiti, tapi membentuk karakter disiplin agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahan,” ujar Ratu Dewa dalam wawancara dengan media lokal.
Perdebatan publik pun tak terelakkan. Banyak pihak yang menilai pendekatan tegas ala Ratu Dewa sangat dibutuhkan di tengah krisis moral anak muda Palembang. Namun tak sedikit juga yang khawatir jika metode ini menimbulkan trauma psikologis, terutama bila tidak dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi.
Sebaliknya, program retret ala Herman Deru dianggap lebih soft dan edukatif, tapi dipertanyakan efektivitasnya bagi remaja yang sudah terlanjur terjerumus.
Di media sosial, sejumlah netizen justru menyarankan agar kedua pendekatan ini digabungkan. “Retret militer dari Pak Gubernur bisa jadi pencegahan, lalu sekolah militer dari Pak Wali untuk yang sudah kebablasan. Keduanya saling melengkapi,” tulis salah satu pengguna Instagram.
Wacana pembinaan anak bermasalah lewat pendekatan militer bukan hal baru. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, pernah sukses menerapkan model serupa. Namun, seperti halnya di Sumsel, program tersebut juga menuai pro dan kontra karena dianggap keras namun efektif.
Kini, pendekatan serupa bergema kembali di Sumsel dengan format yang lebih modern dan terukur. Kedua kepala daerah bahkan membuka ruang kolaborasi dengan TNI, Kemenkumham, Komnas HAM, dan tokoh agama agar program ini tidak kehilangan sisi kemanusiaan dan moralitas.
Apapun pendekatannya, satu hal yang pasti: generasi muda Sumsel perlu dibekali karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan.
Program keras tanpa empati bisa menjadi bumerang. Sebaliknya, pembinaan tanpa disiplin yang jelas bisa menjadi angin lalu.
